Berita

KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR-RI KE PELABUHAN TANJUNG PRIOK

oleh pada 29 April 2009 14:26:37 WIB

KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR-RI KE PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Pada hari Kamis, 24 April 2009 Komisi V DPR-RI yang diketuai A. Muqowam mengadakan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Priok. Acara dengar pendapat bertempat di gedung Pelindo II, dihadiri oleh pejabat dari beberapa instansi yang berkantor di dalam areal pelabuhan, antara lain Balai Karantina, Administratur Pelabuhan Tanjung Priok, dan BMKG Stamet Maritim Tanjung Priok. Serta tampak pula pejabat dari Departemen Perhubungan dan Wakil Walikota Jakarta Utara. Pada kesempatan tersebut, BMKG Stamet Maritim Tanjung Priok sebagai koordinator BMKG DKI Jakarta diwakili langsung oleh Kepala Stamet Maritim Tanjung Priok, Drs. R. Ponco Nugroho tampak hadir bersama Kepala Stasiun Geofisika Jakarta, Drs. Agus Tri Sutanto, MT.

Pada saat kunjungan kerja tersebut, jajaran Direksi PT Pelindo II yang diwakili oleh Direktur Operasi PT. Pelindo II, Satoto Prayasutikno melaporkan adanya peningkatan arus penumpang dan barang di pelabuhan Tg. Priok selama tahun 2008. Menurutnya, selama tahun 2008 arus kedatangan dan keberangkatan kapal berjumlah 18.110 kapal, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 17.829 kapal. Untuk angkutan petikemas pada tahun 2008 mencapai 2.829,36 boxes, meningkat dari tahun 2007 berjumlah 2.678,214 boxes. Sementara untuk kunjungan kapal penumpang juga mengalami peningkatan yang pada tahun 2008 mencapai 1.238 kapal meningkat dibanding tahun 2007 yang mencapai 862 kapal.

Untuk mengantisipasi peningkatan kegiatan di pelabuhan Tanjung Priok dimasa datang, PT. Pelabuhan II telah melakukan pembenahan terutama pada akses jalan di kawasan pelabuhan. Perbaikan jalan yang dilakukan PT. Pelindo II adalah berupa perkuatan dan pelebaran jalan sepanjang lebih kurang 3.973 km dengan konstruksi beton setebal 30 cm. Saat ini ruas jalan sisi barat seluas 14.000 m2 yang telah dikerjakan mencapai 98 %,sementara ruas jalan sisi timur seluas 46.000 m2 yang telah dikerjakan mencapai 5 %.

Sementara dari sisi pembenahan pergudangan, dari total gudang di pelabuhan Tanjung Priok yang berjumlah 34 buah, terdapat 24 gudang yang rencananya akan dibongkar. Pembenahan lain yang juga dilakukan adalah pada gate dan pagar, seperti pembuatan pagar Lini I (ISPS Code Compliance) dan perubahan tampilan dan fungsi gate utama pada Gate Pos 9 yang sudah selesai dilaksanakan. Sementara pada Gate Pos 1, pekerjaan ini sudah dimulai pada Februari 2009 dan akan berakhir pada Agustus 2009. Selain itu dilakukan juga pembuatan Gate Lini I (ISPS Code Compliance) yang telah dilaksanakan Gate Bitung, Gate Alas, Gate Nusantara II dan Gate Pombo.

Untuk kegiatan relokasi perkantoran dikawasan pelabuhan, saat ini kegiatan yang telah dilakukan adalah sosialisasi dengan para pemilik kantor di sepanjang Jalan Pelabuhan Raya tentang rencana relokasi kantor (lahan ex. kantor untuk lapangan) terkait pembangunan Office Center, untuk menampung perkantoran yang tersebar di dalam kawasan pelabuhan.

Menangggapi paparan yang disampaikan Direktur Operasional PT. Pelindo II tersebut, Komisi V DPR RI menyampaikan harapannya menyusul setahun setelah disahkannya UU No. 17 Tahun 2008, agar segara terjadi perubahan paradigmatis terhadap hal-hal yang menyangkut pengelolaan pelabuhan, dimana hal ini menuntut adanya kesiapan regulator maupun operator pemerintah (BUMN) maupun swasta. Perubahan yang bersifat paradigmatis tersebut antara lain :
- Memberikan kejelasan lingkup (tugas) regulator dan operator,
- Menjelaskan hal-hal yang bersifat monopoli menjadi sesuatu yang sifatnya lebih terbuka,
- Terkait persepsi terhadap pelayanan laut/pelabuhan terutama berkaitan dengan otonomi daerah, dan
- Seiring dengan kemajuan teknologi pelayanan, sudah saatnya melihat bagaimana pelayanan yang dilakukan di negara lain.

Lebih lanjut A. Muqowam menyatakan bahwa dalam melaksanakan kerja besar ini, masih banyak aparat yang bekerja secara sektoral sekuensis, sehingga menimbulkan kegalauan mengingat hal ini dilakukan oleh institusi yang memberikan pelayanan umum. Komisi V mengharapkan dalam mengisi UU No. 17 Tahun 2008 ini diperlukan adanya kesamaan persepsi dari berbagai pihak yang terkait mengelola pelabuhan.

Sementara itu, Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan sebetulnya telah melakukan berbagai pembenahan dan persiapan agar dapat mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2008 secara bertahap diantaranya dengan memprioritaskan penyusunan 3 dari 9 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu RPP tentang Kepelabuhan, Angkutan di Perairan dan Kenavigasian. Menteri Perhubungan juga telah membentuk tim kelompok kerja (Pokja) untuk membahas persiapan pembentukan badan otoritas pelabuhan.

Sebelum acara ditutup, Komisi V menginginkan PT. Pelindo II dapat segera menyampaikan laporan kemajuan berupa whole strategy yang dilakukan dalam melaksanakan UU No. 17 yang telah disahkan pada tahun 2008.